FK-KMK. Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FK-KMK) Universitas Gadjah Mada (UGM) menyelenggarakan diskusi yang dilakukan secara webinar dengan mengusung tema “Pemanfaatan DaSK untuk Pengembangan Penelitian dan Kebijakan Kesehatan”, Rabu (15/01) di Common Room, Gedung Litbang Lantai 1, FK – KMK UGM.
Dalam upaya memperbaiki kebijakan sektor kesehatan, PKMK mengembangkan Dashboard Sistem Kesehatan (DaSK) yang berusaha mengumpulkan berbagai data dari berbagai sumber yang terbuka sehingga dapat berada di satu tempat untuk memudahkan melakukan penelitian kesehatan. Selain itu DaSK juga harapannya dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan advokasi perbaikan kebijakan kesehatan era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada masa mendatang, khususnya kepada pemangku kebijakan.
Diskusi kali ini menghadirkan pakar JKN, Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D dengan topik pemaparan penggunaan DaSK sebagai data penelitian dan advokasi kebijakan kesehatan, serta kerjasama DASK dengan Perguruan Tinggi di Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI). Dalam pemaparannya, beliau mengungkapkan, telah terjadi ‘fragmentasi’ dalam tata pelayanan kesehatan dimana sistem kesehatan itu menggunakan undang-undang dengan sistem yang terdesentralisasi, sedangkan sistem jaminan kesehatan menggunakan sistem manajemen yang tersentralisasi. Sehingga terjadi fragmentasi yang membuat sinergi antara pusat dan daerah itu terganggu. Data yang ada di BPJS dikelola secara sentralistik dengan tidak ada kesempatan untuk melakukan analisis di level kecamatan, kabupaten, propinsi, dan nasional.
Prof. Laksono menambahkan bahwa “daerah itu sulit sekali mengakses data, apalagi data BPJS sehingga risikonya kita sebagai ahli atau konsultan perguruan tinggi itu kita terbatas fungsinya hanya sebagai penonton dari kondisi yang sangat dinamis ini dengan dinamika yang kita lihat seperti kenaikan tarif JKN, dan lain sebagainya.”
Dengan adanya DaSK ini harapannya dapat menyediakan data terbaru untuk mendukung pengembangan kebijakan sistem kesehatan di Indonesia. DaSK ini tidak hanya dashboard yang berisi data terbaru, akan tetapi juga lengkap dengan penelitian kebijakan, analisis kebijakan, dan rekomendasi kebijakan (policy brief). DaSK juga harapannya dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusia kesehatan dalam kebijakan kesehatan melalui pelatihan dan kerja sama antar lembaga. Hal ini karena penggunaan data ini tidak mudah, sehingga memerlukan pelatihan, seperti membuat memo kebijakan. Juga menyediakan sarana untuk komunikasi dan diskusi dalam kebijakan kesehatan di Indonesia menggunakan teknologi terbaru seperti webinar saat ini.
Diskusi yang berjalan sangat interaktif ini diikuti oleh berbagai kalangan baik dari akademisi, NGO/LSM, para analis kebijakan, konsultan kesehatan, dan pemerintah, yang berasal dari berbagai daerah seperti Yogyakarta, Jember, Tanjungpinang, Jakarta, Pati, Solo dan daerah lainnya. Saat ini DaSK telah memiliki 15 mitra dari 13 provinsi. Kedepannya ingin membangun kerjasama dan advokasi dengan 34 provinsi di Indonesia. Harapannya DaSK dapat menjadi rujukan utama untuk pengembangan kebijakan sistem kesehatan di Indonesia. (Vania Elysia/Reporter)
