FK-KMK UGM. Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FK-KMK) UGM bersama The Equity Initiative menyelenggarakan seminar bertajuk “Stunting Intervention in Indonesia: Leaving No Child Behind by 2030, Can We?” pada Kamis (18/06) melalui platform Webinar dan Live Streaming YouTube. Seminar yang berlangsung selama kurang lebih 90 menit ini menghadirkan Zack Petersen, Lead Strategist 1000 Days Fund dan Elan Satriawan, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
Strategi nasional stunting yang terpenting ada lima pilar, pertama, komitmen dan visi pimpinan tertinggi negara. Komitmen ini menjadi penting karena apabila pemimpinnya berkomitmen terhadap percepatan pencegahan stunting, maka target akan mudah dicapai karena segala sumber daya bisa dimobilisasikan. Kedua, kampanye nasional berfokus pada pemahaman, perubahan perilaku, komitmen politik dan akuntabilitas. Ketiga, konvergensi, koordinasi, dan konsolidasi program nasional, daerah, dan masyarakat, melakukan keterpaduan antarprogram. Keempat, mendorong ketahanan pangan dan gizi. Kelima, pemantauan dan evaluasi. “Saat ini sedang dikembangkan sistem pemantauan terpadu untuk membantu melihat kemajuan dari upaya yang telah dilakukan”, jelas Elan Satriawan saat memaparkan mengenai strategi nasional dalam pencegahan stunting.
Strategi-strategi ini disusun berdasarkan bukti-bukti dan pengalaman Indonesia dan global terkait dengan upaya pencegahan stunting. Strategi nasional stunting ini bertujuan untuk memastikan agar semua sumber daya diarahkan dna dialokasikan untuk mendukung dan membiayai kegiata-kegiatan prioritas, serta agar semua pihak bekerjasama untuk mempercepat pencegahan stunting.
Seminar kali ini juga menghadirkan expert discussant, Sri Sukotjo, Nutrition Specialist UNICEF Indonesia. Dalam diskusinya, beliau menyampaikan bahwa sebelum pandemi Covid-19 terjadi, Indonesia telah mengalami triple burden of malnutrition. “Artinya 1 dari 3 anak balita di Indonesia mengalami stunting. Jumlah anak dengan wasting / gizi buruk sekitar 10%. Selain itu juga mengalami defisiensi gizi mikro. Belum lagi ada yang mengalami obesitas. Jadi sebelum pandemi pun Indonesia sudah sangat kurang beruntung dalam masalah pemenuhan hak anak”, jelasnya.
Dengan adanya pandemi Covid-19, risiko dampak yang dapat terjadi yaitu semakin sulitnya akses pangan sehat. Hal ini terjadi karena banyak faktor seperti akses ke layanan kesehatan yang terbatas dan terjadi pembatasan-pembatasan kegiatan. Selain itu juga terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dialami beberapa orang sehingga berdampak pada sektor ekonomi. Dampak pandemi Covid-19 yang belum tahu kapan berakhir ini bisa saja meningkatkan angka kekurangan gizi maupun angka kelebihan gizi.
UNICEF bersama dengan Kemenkes RI melakukan sebuah studi mengenai layanan imunisasi dengan salah satu indikatornya melihat apakah terjadi ganggua n dari layanan kesehatan akibat pandemi Covid-19. Ditemukan bahwa beberapa puskesmas tidak beroperasi. Dengan tidak beroperasinya layanan kesehatan salah satunya posyandu selama pandemi Covid-19, maka tidak ada lagi pemantauan pertumbuhan anak. Akibatnya ibu dan anak menjadi kehilangan kesempatan untuk mendapatkan berbagai layanan konseling atau hal-hal lain yang biasa didapatkan di posyandu.
Oleh karenanya, saat ini pemerintah pusat memberikan otonomi kepada daerah mengenai operasional layanan posyandu. Juga bersama UNICEF memastikan bahwa akses layanan ibu dan anak bisa terus dilakukan. Selain itu terus memperkuat komunikasi risiko dan keterlibatan masyarakat, salah satunya dengan menyusun berbagai pedoman seperti panduan gizi seimbang selama masa Covid-19.
Seminar yang dimoderatori oleh Nila Tanzil, Senior Equity Initiative Fellow ini digelar untuk memahami intervensi-intervensi dan strategi pemerintah yang dapat dilakukan dalam penanganan stunting di daerah pedesaan di Indonesia. Selain itu juga mendiskusikan solusi inovatif dan berbagai kontribusi yang dapat dilakukan bersama untuk menekan angka stunting di Indonesia. (Vania Elysia/Reporter)
