FK-KMK UGM. Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FK-KMK) UGM menyelenggarakan forum diskusi akademisi dan pemerintah, yang menggali fakta implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam dimensi pemerintah daerah. Pertemuan perdana serial webinar ini diselenggarakan melalui platform Zoom dan Live Streaming YouTube pada Senin (15/06) pukul 10.00 – 12.00.
Dalam dua tahun terakhir PKMK FK-KMK aktif meneliti pelaksanaan kebijakan JKN, dan saat ini PKMK FK-KMK UGM telah melakukan penelitian level nasional. Forum kebijakan JKN ini akan mulai menyajikan hasil penelitian dalam konteks daerah. Seperti sebelumnya, program ini menggunakan data pada Dashboard Sistem Kesehatan (DaSK), yaitu sebuah dashboard/website mengenai data sistem kesehatan nasional dan provinsi serta hasil analisisnya, yang merupakan buah pemikiran dari para peneliti di perguruan tinggi negeri maupun swasta di berbagai provinsi sebagai bentuk pelibatan akademisi dalam proses pengambilan kebijakan.
“Kami berharap para peneliti yang ada di tiap-tiap provinsi dan kabupaten/kota, mulai menggunakan data-data untuk menulis analisis kebijakan dan juga policy brief demi perbaikan kebijakan JKN didaerahnya masing-masing”, jelas Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D saat membuka kegiatan.
Menurutnya, Indonesia merupakan negara yang sangat bervariasi, sehingga kebijakan yang ada perlu disesuaikan dengan masing-masing daerah agar kebijakan JKN berlaku adil bagi setiap daerah. Oleh karenanya, perlu adanya peneliti-peneliti yang memiliki kearifan lokal untuk melihat situasi ini. “Masa depan kita tidak hanya bertumpu pada kebijakan pusat, tetapi juga bagaimana di daerah”, tegasnya.
Serial kali ini mengungkapkan fakta mengenai tantangan tata kelola BPJS Kesehatan dan peran Pemerintah Kota Malang dalam optimalisasi program JKN. PKMK FK-KMK UGM mengundang narasumber dr. Endah L., perwakilan Dinas Kesehatan Kota Malang dan Puguh Priyo Widodo, seorang akademisi dan pengajar di Program Studi Asuransi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Malang. (Vania Elysia/Reporter)
