Kebijakan Kesehatan di Indonesia

[slideshow_deploy id=’12879′]

Tahun 2016 dapat dikategorikan sebagai tahun kegelapan (dark year) dalam dunia kesehatan. Berbagai kasus terorisme, outbreak Zika dan fenomena Brexit. Belum lagi, pembiayaan riset kesehatan dari WHO dan USAID akan terpengaruh dengan adanya pergantian kepemimpinan WHO dan terpilihnya Donald Trump sebagai presiden AS. Pada tahun 2017 kelak, keadaan bisa jadi memburuk dan menjadi sebuah krisis. Untuk mengantisipasi hal tersebut, kita perlu melakukan apa yang disebut resiliensi. Hal tersebut adalah poin-poin pikiran utama yang disampaikan oleh dr. Yodi Mahendradata, M.Sc., Ph.D, direktur Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK UGM pada pembukaan acara “Refleksi 2016 dan Outlook Kebijakan dan Manajemen Kesehatan 2017”.

  1. Yodi yang juga Wakil Dekan Bidang Penelitian dan Pengembangan mengatakan bahwa inti dari acara ini adalah refleksi atau evaluasi dari berbagai program kesehatan di masyarakat untuk menjadi dasar perancangan kebijakan di tahun 2017. Acara yang yang diadakan di Phoenix Hotel (23/12) banyak diisi dengan diskusi-diskusi terkait dengan kebijakan kesehatan di Indonesia, terutama terkait dengan BPJS. “Saya berharap diskusi kali ini diikuti dengan diskusi-diskusi lain untuk membahas hal yang lebih spesifik”, tambah dr. Yodi.

Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D menyatakan bahwa permasalahan pembiayaan kesehatan BPJS selama 3 tahun penerapan BPJS belum dapat dikatakan baik. “Hendaknya apa yang telah dicapai pada tahun ini menjadi evaluasi untuk mengambil tindakan di tahun-tahun berikutnya,” tuturnya.

Berbagai paparan dari para narasumber seputar kebijakan dan manajemen kesehatan menjadi sangat atraktif selama acara berlangsung. Usulan/masukan/aspirasi disampaikan oleh masing-masing pembicara sesuai bidangnya. Adapun beberapa usulan/masukan/aspirasi:

Pembangunan masih belum merata dan Jawa-sentris, dengan tingkat rujukan yang masih tinggi. Rujukan yang tinggi tersebut kebanyakan masih melalui fenomena “bypass” dan kebanyakan bertujuan ke RS milik pemerintah. Banyak RS terkendala masalah akreditasi dan RS swasta cenderung membentuk sistem rujukan sendiri. Tiga tantangan utama dalam sistem kesehatan Indonesia saat ini masih berada dalam lingkup akses, efektifitas, dan efisiensi. Perlu adanya revolusi mental dalam pengelolaan data kesehatan. Masih banyak kelemahan dalam penggunaan aplikasi teknologi di pelayanan kesehatan, terutama Pcare di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). (Dewanto/Reporter)

 

Berita Terbaru