Yogyakarta – Sekitar 50 orang perwakilan dari pekerja informal, petugas puskesmas, Dinas Kesehatan dan dinas terkait di Kabupaten Kulon Progo berkumpul dalam Workshop Implementasi Pos UKK di Meeting Room Wisma Kusuma Hotel Kulon Progo pada hari Rabu, 6 Desember 2017. Workshop yang diinisiasi oleh Departemen Perilaku Kesehatan, Lingkungan dan Kedokteran Sosial (HBES) Fakultas Kedokteran UGM ini bertujuan untuk menjalin komunikasi antara tenaga kesehatan dan pekerja informal tentang implementasi Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) di Kulon Progo. Workshop ini merupakan proses advokasi yang dilakukan sebagai tindak lanjut dari Penelitian Implementasi Program Kesehatan Kerja Berbasis Masyarakat (Pos UKK) di Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta. Penelitian ini dikembangkan oleh dr. Astri Ferdiana, MPH dari Universitas Mataram bekerjasama dengan peneliti dari Departemen HBES Fakultas Kedokteran UGM, dr. Fatwa Sari Tetra Dewi, MPH., Ph.D., Dr. Supriyati, S.Sos., M.Kes. dan dr. Sri Awalia Febriana, M.Kes., Sp.KK., Ph.D., serta peneliti dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo dr. Siti Sholihah, MPH. Penelitian tersebut tersebut merupakan salah satu pemenang grant dari program Strengthening Capacity for Implementation Research (SCapIR) yang diselenggarakan oleh WHO Special Program for Research and Training in Tropical Disease (WHO-TDR), Alliance for Health Policy and Systems Research, the Special Program for Research, Development, and Research Training in Human Reproduction.
Advokasi ini dilakukan untuk mendorong adanya dukungan kebijakan untuk implementasi Pos UKK dari berbagai stakeholders terkait. Selama ini, Pos UKK masih “terabaikan”, meskipun sebenarnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama oleh pekerja sektor informal. Saat ini, pekerja sektor informal belum banyak tersentuh oleh Dinas Tenaga Kerja maupun dinas kesehatan. Tentunya diperlukan sinergi dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD), yang selama ini tidak mudah diwujudkan. Workshop untuk advokasi tentang kesehatan kerja ini dihadiri oleh perwakilan dari petugas puskesmas yang menangani Pos UKK, pekerja sektor informal, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, dr. Bambang Haryatno, M.Kes., Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo drg. Hunik Rimawati, M.Kes., Perwakilan Dinas Kelautan Kabupaten Kulon Progo, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kulon Progo, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kabupaten Kulon Progo, serta tim Dinas Kesehatan DIY.
Untuk menguatkan proses advokasi tersebut, tim departemen HBES telah menyiapkan policy brief dan mengundang Hanifa Maher Denny SKM., MPH., Ph.D., Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro yang selama ini telah banyak berkecimpung dibidang kesehatan kerja pada sektor informal. Pada akhirnya, workshop ini menghasilkan kesepakatan untuk meningkatkan implementasi Pos UKK di Kulon Progo melalui penguatan kerjasama lintas sektor, peningkatan kemampuan Puskesmas untuk pelaksanaan UKK, pemberdayaan pekerja, tempat kerja dan desa untuk penggiatan UKK, peningkatan alokasi sumber daya di Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo untuk UKK dan menjadikan kesehatan kerja sebagai prioritas dalam pembanguan Kulon Progo. Dalam workshop, pekerja informal menyampaikan antusiasmenya terhadap program dan mendukung pelaksanaan program dengan syarat adanya pendampingan dari Puskesmas terdekat. Petugas Puskesmas juga menyambut baik penguatan Pos UKK di Kulon Progo dan mengharapkan adanya kerjasama dengan lintas sektor terkait dengan kejelasan tugas dan tanggung jawab. (Supriyati/Kontributor)
